Penegakkan Perda K3 dan Working Group K3

Working group ini dibentuk bermula dari ketidak berjalanannya penegakkan Peraturan Daerah Kota  Bandung No. 11 tahun 2005. Sudah hampir 10 tahun Peraturan Daerah ini tidak dijalankan penegakkannya sejak dibuat. Pada bulan September 2014, teman-teman yang memiliki cita-cita yang sama akan penegakan Perda ini, baik dari beberapa perwakilan lembaga maupun personal berembuk untuk mencari solusi bagaimana agar Perda ini bisa ditegakan oleh pihak Pemerintah Kota. 

Dari hasil rembukan tersebut maka diputuskanlah bahwa permasalahan ini harus dilaporkan kepada pihak Ombustman. Perkembangan dari laporan tersebut adalah mulai dilakukan pertemuan antara BPLH Kota Bandung, PD Kebersihan, Satpol PP, dan teman-teman selaku perwakilan masyarakat pada tanggal 27 Oktober 2014. 

Dari pertemuan tersebut mendiskusikan bagaimana sistem penegakkan Perda tersebut, sistem pengawasan, pembagian peran dari masing-masing lembaga, dan membawa isu ini Walikota selaku Pemerintah Kota.

Pada tanggal 30 November 2014 Pemerintah Kota  Bandung menegaskan akan memberlakukan Penegakkan Perda K3, diantaranya:

PRABU menjadi wujud terbentuknya pengawasan implementasi penegakkan Perda K3 oleh Pemerintah Kota melalui BCLN.

Pada saat ini tim working group K3 berencana untuk melakukan pertemuan lanjutan dengan BPLH Kota Bandung, PD Kebersihan dan Satpol PP terkait dengan skema penegakkan Perda K3 selama 1 tahun kedepan. Disamping itu anggota group WG ini melakukan pembagian peran antar anggotanya agar implementasi dari penegakkan Perda K3 ini berjalan sesuai dengan semestinya.